— Posted in Berita Terkini

Kominfo Bantah Akan Blokir Sejumlah Game

Awal tahun ini Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo diterpa hoax. Muncul kabar, kementerian tersebut memblokir sejumlah aplikasi game online yang mengandung unsur kekerasan.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Pelaksana Tugas Kepala Kemkominfo, Ferdinandus Setu pada Kamis, 10 Januari 2019, hoax tersebut beredar dalam bentuk infografik dan memuat logo Kominfo untuk meyakinkan masyarakat.

Infografik hoax menyebutkan 10 game online yang telah diblokir pada 31 Desember 2018, seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Free Fire, Rules of Survival, Fortnite, Creative Destruction, Crossfire: Legends, Mobile Legends, Arena of Valor (AoV), Point Blank Online dan Grand Theft Auto V.

Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) membantah pihaknya akan memblokir sekitar 10 game atau permainan elektronik berbau kekerasan, termasuk game populer PlayerUnknown’s Battlegrounds ( PUBG ), dari Indonesia. Dalam siaran pers yang diterbitkan Kamis(10/1/2019), Kementerian Kominfo menegaskan bahwa sebuah poster online yang berisi informasi bahwa 10 game online itu akan diblokir pada 31 Januari 2019 adalah bohong atau hoaks belaka.

“Kementerian Kominfo menegaskan bahwa informasi itu tidak benar atau hoaks,” tulis Kementerian Kominfo dalam siaran persnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Elektronik, Kominfo mengembangkan klasifikasi ketentuan penggunaan berdasarkan kategori konten dan kelompok usia pengguna.

Pembagian kelompok usia terdiri dari lima kelompok, yaitu kelompok usia tiga tahun atau lebih, tujuh tahun atau lebih, 13 tahun atau lebih, 18 tahun atau lebih dan untuk semua kelompok usia. Setiap kelompok usia memiliki kategorinya masing-masing. Kemudian konten yang mengandung kekerasan hanya diperbolehkan untuk kelompok usia 13 tahun ke atas, dengan batasan yang sudah ditentukan.

Sedangkan di bawah usia itu tidak diperkenankan bermain game online yang mengandung adegan kekerasan. Peraturan ini telah berlaku sejak 15 Juli 2016 lalu. Kemudian jika adanya ketidaksesuaian, masyarakat bisa langsung menyampaikan aduan atau hasil klasifikasi.


Go on, Add your Voice!

Your email address will not be published. Required fields are marked *